nusakini.com--Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengusung ‘Revolusi Mental’ untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan bangsa. Revolusi mental ini pun ditujukan untuk memperkuat mental masyarakat di segala aspek, tak terkecuali sektor pemerintahan.

Hanya saja, revolusi mental belum cukup optimal diimplementasikan oleh kalangan birokrat. Untuk itu, pemerintah akan terus mendorong implementasi revolusi mental tersebut, agar tata kelola dan kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih optimal. 

“Reformasi mental tentulah memerlukan suatu tahapan yang sistematis. Tahapan-tahapan yang direncanakan dengan baik, sehingga semua pemangku kepentingan bisa terlibat langsung dalam implementasi reformasi mental ini, terutama di dalam birokrasi,” ujar Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) Abdul Wahab Bagkona saat menjadi Keynote Speaker seminar ‘Revolusi Mental: Creating Shared Value in Public Sector for Innovation and Sustainability’ yang dilangsungkan di Auditorium Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu (1/6). 

Seminar tersebut juga dihadiri Kepala Barenbang Kemnaker Sugiarto Sumas, Profesor Harvard Bussines School Robert S. Kaplan, Academic Director-United in Diversity Frans Sugiarta, serta Bupati Bojonegoro Suyoto. 

Untuk mendorong peningkatan implementasi revolusi mental tersebut, Sekjen Kemnaker mengingatkan perlunya updating regulasi yang berkaitan dengan birokrasi. Hal tersebut penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada mampu mensinergikan kinerja pemerintah pusat dan daerah. 

“Dimana harmonisasi regulasi ini yang bisa meningkat kerja sama antara pusat dan daerah , dalam rangka mengawal dan mengayomi kebijakan-kebijakan yang terkait,” jelasnya. 

Selain itu, perlu adanya penopang berupa infrastruktur yang mengakomodir implementasi revolusi mental tersebut. Infrastruktur tersebut juga harus mampu menjangkau semua kalangan dalam rangka penguatan mental Sumber Daya Manusia (SDM). 

“Kita tahu, bahwa selama ini belum semua pihak, terutama di tingkat daerah, kabupaten atau kota, yang belum memahami arti penting revolusi mental yang sesungguhnya. Untuk itu perlu adanya suatu tim, yang benar-benar disiapkan untuk mengawal revolusi mnetal ini,” papar Sekjen. 

Oleh karena itu, perlu adanya instrumen revolusi mental yang bisa menjadi sarana optimaliasi implementasi nilai-nilai revolusi mental. Ia mencontohkan salah satu instrumen tersebut adalah keluarga.

Sebagai unit populasi terkecil, keluarga merupakan instrumen paling efektif untuk implementasi tersebut. Setelah itu, optimalisasi implementasi nilai-nilai revolusi mental dapat terus ditingkatkan melalui lembaga pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. 

“Untuk itu diperlukan suatu tim terpadu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga secara bersama-sama bisa mengawal dari implementasi revolusi mental ini,” pungkasnya. (p/ab)